PIJARTIMES.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan peluncuran platform KILAT Denbukit. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, memperkuat transparansi anggaran, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam transaksi nontunai.
Komitmen tersebut dibahas dalam High Level Meeting Implementasi dan Evaluasi Penggunaan Kartu Kredit Indonesia yang dirangkaikan dengan peluncuran KILAT Denbukit, Rabu (14/10/2026).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buleleng, Made Pasda Gunawan, S.Sos., M.A.P., dalam laporannya mengungkapkan bahwa penggunaan KKI di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) masih perlu ditingkatkan.
Menurutnya, optimalisasi transaksi nontunai membutuhkan dukungan berbagai aspek, mulai dari integrasi sistem, kesiapan sumber daya manusia, hingga keterlibatan perbankan dan merchant sebagai penyedia layanan pembayaran.
Ia menjelaskan, pemanfaatan KKI yang didukung platform digital diharapkan dapat mempermudah rangkaian proses belanja pemerintah, mulai dari pengajuan transaksi, pembayaran, hingga penyusunan pertanggungjawaban. Sistem yang terintegrasi juga diharapkan memudahkan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran daerah.
“Optimalisasi Kartu Kredit Indonesia dan pemanfaatan platform KILAT Denbukit memerlukan sinergi seluruh perangkat daerah, dukungan perbankan, serta kesiapan merchant agar transaksi nontunai dapat berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG., menegaskan bahwa penerapan sistem keuangan berbasis digital merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Ia menilai, penggunaan KKI memberikan kemudahan dalam transaksi pemerintah karena pembayaran dapat dilakukan tanpa membawa uang tunai. Selain meningkatkan kepraktisan transaksi, mekanisme tersebut diharapkan mendukung pengawasan penggunaan anggaran agar lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Sutjidra juga menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan sistem pembayaran. Diperlukan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, perbankan, penyedia barang dan jasa, serta pelaku UMKM agar implementasinya dapat berjalan optimal.
Kesiapan sumber daya manusia dan penerimaan sistem pembayaran digital di kalangan merchant menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran transaksi. Karena itu, perluasan jaringan merchant yang menerima pembayaran nontunai turut menjadi perhatian dalam pengembangan ekosistem digital di Buleleng.
Keterlibatan UMKM lokal juga diharapkan semakin meningkat seiring meluasnya penggunaan transaksi digital. Dengan kesiapan yang memadai, pelaku usaha berpeluang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital.
