PIJARTIMES.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng mendesak Pertamina segera memberikan kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) menyusul distribusi yang saat ini berada di bawah 50 persen dari kebutuhan normal. Minimnya pasokan dinilai menjadi salah satu pemicu kelangkaan dan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menegaskan, pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat harus menjadi prioritas. Hal itu disampaikannya setelah memimpin rapat koordinasi penanganan antrean dan pemantauan penyaluran BBM bersubsidi di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Sabtu (17/10/2026).
Usai rapat, Sutjidra langsung berkomunikasi dengan Sales Area Manager Pertamina dan Kepala Depo Manggis yang selama ini menjadi sumber pasokan BBM untuk Buleleng. Pembahasan berlangsung lebih dari dua jam untuk memperoleh kejelasan mengenai jumlah pasokan yang dapat dialokasikan bagi daerah tersebut.
“Kami sudah berkomunikasi selama lebih dari dua jam untuk membahas kepastian pasokan BBM bagi Kabupaten Buleleng,” ujar Sutjidra.
Menurutnya, ketidakpastian informasi mengenai pasokan telah memicu kebingungan di tengah masyarakat. Pemerintah daerah membutuhkan informasi resmi dari Pertamina agar dapat menentukan langkah penanganan sekaligus menyampaikan perkembangan yang akurat kepada warga.
“Jika tidak ada kepastian, informasi akan terus simpang siur dan masyarakat akan terus menunggu tanpa kejelasan. Apabila sudah ada kepastian, akan segera kami sampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sutjidra mengungkapkan, kebutuhan BBM Buleleng dalam kondisi normal mencapai sekitar 340 kiloliter. Namun, pasokan yang diterima saat ini masih jauh dari angka tersebut.
“Sekarang pasokan yang diberikan di bawah 50 persen dari kebutuhan. Ini yang menjadi persoalan, karena itu kami memperjuangkan kebutuhan BBM di Kabupaten Buleleng,” ungkapnya.
Pengawalan Distribusi Harus Diikuti Kecukupan Pasokan
Sutjidra menegaskan, penanganan kelangkaan BBM tidak cukup hanya melalui pengaturan antrean dan pengawasan di SPBU. Menurutnya, langkah pengamanan harus dibarengi dengan pemenuhan pasokan agar kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi.
Pemkab Buleleng pun memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Unsur TNI dan Polri telah membantu pengamanan di sejumlah SPBU yang mengalami antrean panjang. Kapolres Buleleng dan Dandim juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pengawasan distribusi BBM.
“Kami akan mengawal distribusi bersama Forkopimda, tapi yang utama kami perjuangkan pasokannya. Karena percuma ada pengawalan kalau tidak ada pasokan yang dikawal,” jelas Sutjidra.
Selain itu, Pemkab Buleleng mempercepat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM. Satgas tersebut akan memantau perkembangan pasokan, mengawasi distribusi, serta menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya pasokan ke Buleleng.
