PIJARTIMES.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pertamina bersama kementerian terkait segera mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Ia meminta penambahan pasokan dibarengi pembenahan distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) segera terurai.
“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan, Rabu (14/10/2026).
Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Bali, mulai dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli. Warga terpaksa mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar, sementara antrean kendaraan di sejumlah SPBU dilaporkan mengular hingga sekitar satu kilometer.
Situasi tersebut juga menimbulkan risiko bagi masyarakat. Di Badung, seorang perempuan dilaporkan pingsan setelah mengantre BBM selama berjam-jam.
Pertamina sebelumnya menyebut kendala bongkar muat kapal tanker sebagai salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan BBM di Bali. Menyikapi kondisi tersebut, Pertamina menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, menurut Puan, penambahan pasokan harus diikuti dengan kepastian distribusi hingga ke SPBU yang mengalami kekosongan. Tanpa perbaikan pada tahapan penyaluran, tambahan stok belum tentu langsung menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga.
“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” tuturnya.
Puan mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina mengevaluasi seluruh rantai distribusi, mulai dari kedatangan kapal tanker, proses pembongkaran, ketersediaan stok di terminal penyimpanan, hingga pengiriman BBM kepada penyalur.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang masih terjadi sekaligus menentukan langkah percepatan agar pelayanan kembali normal.
“Pemeriksaan harus memperjelas hambatan yang masih terjadi dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat pelayanan kembali normal. “Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Selain memperbaiki distribusi, Puan meminta Pertamina memetakan kebutuhan BBM berdasarkan jenis bahan bakar dan wilayah pelayanan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penyaluran sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing daerah.
“SPBU yang mengalami kekosongan berulang harus memperoleh perhatian khusus agar pengiriman berikutnya mampu menutup kebutuhan sampai pasokan lanjutan tersedia,” jelas Puan.
Ia juga menekankan pentingnya penetapan target pemulihan yang terukur. Pemerintah dan Pertamina diminta mengevaluasi jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, durasi kekosongan stok, kecukupan pasokan di antara jadwal pengiriman, serta perkembangan waktu antrean kendaraan.
