PIJARTIMES.COM, DENPASAR – Fraksi Gerindra-PSI dan Partai Golkar DPRD Bali menyoroti alokasi anggaran infrastruktur dan proyek strategis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Induk 2027. Kedua fraksi mempertanyakan prioritas belanja daerah, terutama di tengah kebutuhan perbaikan jalan, pemeliharaan jaringan irigasi, dan penanganan sampah.
Fraksi Gerindra-PSI menyoroti alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp79,62 miliar dalam RAPBD 2027. Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua Fraksi Gerindra-PSI Gede Harja Astawa meminta pemerintah menjelaskan apakah alokasi itu telah memperhitungkan kondisi kerusakan jalan provinsi, kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi, serta risiko keselamatan masyarakat.
Menurut dia, keselamatan masyarakat dan kelancaran kegiatan ekonomi harus menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran.
“Jangan sampai penghematan anggaran hari ini justru menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang lebih besar di kemudian hari,” kata Harja saat menyampaikan pandangan fraksi.
Selain infrastruktur, Gerindra-PSI meminta penjelasan terperinci mengenai perkembangan pembangunan, realisasi anggaran, dan manfaat sejumlah proyek strategis, yakni Kawasan Suci Besakih, Turyapada Tower, dan Pusat Kebudayaan Bali (PKB).
Untuk Kawasan Suci Besakih, fraksi meminta penjelasan mengenai progres fisik dan keuangan, rencana penyelesaian, biaya operasional, serta manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat.
Sementara itu, pembangunan Turyapada Tower menjadi perhatian terkait nilai investasi, progres fisik dan keuangan, rencana pemanfaatan, biaya operasional, hingga dampaknya terhadap pariwisata, perekonomian daerah, dan lingkungan.
Adapun untuk PKB, Gerindra-PSI menyoroti besarnya nilai investasi yang telah dialokasikan. Fraksi meminta penjelasan mengenai progres pembangunan, target penyelesaian, biaya operasional, serta manfaat proyek bagi pelestarian budaya, pengembangan ekonomi kreatif, dan masyarakat Bali.
“Fraksi Gerindra-PSI menegaskan bahwa setiap proyek besar harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya meninggalkan bangunan megah tanpa fungsi yang jelas,” imbuh politikus Gerindra tersebut.
Gerindra-PSI menilai evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mencegah proyek mangkrak, pemborosan anggaran, serta beban operasional jangka panjang yang berpotensi membebani APBD.
Sorotan serupa disampaikan Fraksi Partai Golkar. Fraksi ini menyoroti alokasi belanja modal sektor infrastruktur strategis dan transformasi ekonomi sebesar Rp337 miliar dalam RAPBD Induk 2027 untuk melanjutkan pembangunan Kawasan Suci Besakih dan Pusat Kebudayaan Bali.
Golkar menilai kedua proyek tersebut berpotensi menjadi warisan sejarah sekaligus magnet baru bagi pengembangan pariwisata budaya Bali. Namun, fraksi ini mengingatkan besarnya alokasi anggaran untuk proyek tersebut dapat mengurangi ruang fiskal bagi kebutuhan infrastruktur di daerah lain.
