“Namun, sisi minusnya yang sangat tajam, alokasi dana modal yang tersedot ke proyek-proyek megaproyek di wilayah Selatan dan Timur ini telah mengorbankan ruang anggaran untuk perbaikan jalan-jalan rusak, jaringan irigasi subak pedesaan, serta penanggulangan sampah di kabupaten/kota lainnya,” kata perwakilan Fraksi Golkar, I Wayan Gunawan.
Sorotan kedua fraksi tersebut menempatkan pemerataan pembangunan dan efektivitas belanja daerah sebagai perhatian dalam pembahasan RAPBD Induk Bali 2027. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjelaskan dasar penentuan alokasi anggaran, perkembangan proyek strategis, serta manfaatnya bagi masyarakat, tanpa mengabaikan kebutuhan infrastruktur dasar di berbagai wilayah Bali.
