PIJARTIMES.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Andre Rosiade menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut harus disertai evaluasi berkelanjutan, terutama terkait keamanan pangan, pengawasan dapur penyedia makanan, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Pandangan tersebut disampaikan Andre dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026), saat membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo.
Andre mengatakan, respons masyarakat terhadap MBG tidak selalu sama di setiap wilayah. Menurut pengalamannya saat mengunjungi sejumlah daerah pemilihan dan provinsi, ia masih menemukan siswa serta orang tua yang berharap bisa memperoleh manfaat dari program tersebut.
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan (MBG). Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Kebutuhan di Daerah Jadi Pertimbangan
Andre mencontohkan pengalamannya ketika mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025, setelah daerah tersebut dilanda bencana alam. Dalam kunjungan itu, sejumlah siswa sekolah dasar disebut menghampiri Presiden dan menyampaikan bahwa mereka belum mendapatkan MBG serta berharap dapat menjadi penerima manfaat.
Pengalaman tersebut, menurut Andre, menunjukkan perlunya memperhatikan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah ketika pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program. Ia menyebut masih ada sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang menantikan kehadiran MBG.
Karena itu, evaluasi program perlu mencakup pemerataan penerima manfaat dan kualitas layanan, sehingga pelaksanaannya dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan tanpa mengabaikan standar keamanan.
Meski memandang program tersebut masih diperlukan, Andre mengakui terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya. Ia menilai berbagai kekurangan harus menjadi bahan perbaikan sistem dan tata kelola, bukan diabaikan.
Keamanan Makanan Anak Harus Diutamakan
Salah satu hal yang menjadi perhatian Andre adalah kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah wilayah selama pelaksanaan MBG. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama seluruh pihak terkait menjadikan insiden tersebut sebagai bahan evaluasi serius.
Menurutnya, setiap tahapan penyediaan makanan harus memenuhi standar yang ditetapkan, mulai dari kebersihan dapur, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Kepatuhan terhadap SOP dinilai penting untuk mengurangi risiko yang dapat mengancam keselamatan siswa.
Andre juga menekankan perlunya pengawasan konsisten terhadap dapur penyedia MBG. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak terkait harus segera melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai ketentuan.
