Ia mengakui masih terdapat berbagai pekerjaan rumah, mulai dari penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan petani, stabilitas harga kebutuhan pokok, kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, hingga persoalan sosial dan lingkungan.
“Saya tidak mengatakan pemerintahan ini sempurna. Tidak ada pemerintahan yang tanpa kekurangan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tetapi kita juga harus objektif dan adil dalam melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan,” ungkapnya.
Menurut De Gadjah, kritik masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi dan perlu ditempatkan sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Apresiasi terhadap kebijakan yang dinilai baik harus berjalan beriringan dengan evaluasi terhadap kekurangan yang masih ada.
“Yang baik kita apresiasi, yang kurang kita perbaiki, dan yang belum selesai kita perjuangkan bersama. Jangan sampai perbedaan pilihan politik membuat kita sulit mengakui sesuatu yang baik. Sebaliknya, dukungan politik juga tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap kekurangan,” tegasnya.
Ia juga mengajak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, para pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan daerah.
Menurutnya, pembangunan Bali harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan menjadi ajang persaingan antarpihak untuk mengklaim keberhasilan.
“Bagi saya, siapa pun yang bekerja untuk kepentingan masyarakat Bali harus kita dukung. Tidak penting siapa yang mendapatkan pujian atau siapa yang dianggap paling berjasa. Yang jauh lebih penting adalah masyarakat merasakan manfaatnya,” katanya.
Dua Tahun Pemerintahan Jadi Momentum Melanjutkan Pembenahan
Menutup pernyataannya, De Gadjah menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pengabdian dan melanjutkan pembenahan di berbagai sektor.
Ia berharap pemberantasan korupsi, penyelamatan kekayaan negara, pemerataan pendidikan, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Dua tahun tentu belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Tetapi keberanian untuk memulai perubahan dan ketegasan untuk memperbaiki keadaan adalah sesuatu yang patut kita hargai,” ujarnya.
“Saya percaya, rakyat tidak menuntut pemerintah menjadi sempurna dalam waktu singkat. Rakyat membutuhkan kesungguhan, keberanian, kejujuran, dan hasil kerja yang nyata.”
De Gadjah menegaskan, capaian pemerintahan pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, melampaui kepentingan pemerintah maupun partai politik.
“Pada akhirnya, keberhasilan Presiden bukan hanya keberhasilan pemerintah atau sebuah partai politik. Keberhasilan Presiden harus menjadi keberhasilan seluruh rakyat Indonesia. Karena yang kita perjuangkan bukan sekadar kekuasaan, melainkan masa depan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” pungkas De Gadjah.
