Program Kerakyatan Harus Berdampak Langsung
Di luar sektor hukum, De Gadjah mengapresiasi sejumlah program prioritas pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan nasional.
Ia memandang program-program tersebut sebagai bagian dari upaya membangun fondasi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Kebutuhan gizi anak, akses pendidikan, peningkatan pendapatan petani, pelayanan kesehatan, hingga kesempatan kerja bagi generasi muda, menurutnya, merupakan persoalan mendasar yang perlu dijawab pemerintah.
“Anak-anak kita membutuhkan gizi yang baik dan pendidikan yang layak. Petani membutuhkan kepastian pasar dan penghasilan yang lebih baik. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, sementara generasi muda membutuhkan kesempatan bekerja dan berusaha. Itulah persoalan nyata yang harus dijawab oleh pemerintah,” ungkapnya.
De Gadjah menegaskan, keberhasilan suatu program tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang diluncurkan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat nyata dari pelaksanaannya.
Karena itu, ia mendorong pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan agar program pemerintah berjalan tepat sasaran, efektif, serta mampu memberikan dampak dalam jangka panjang.
PSEL Denpasar Raya Jadi Perhatian bagi Bali
Untuk Bali, De Gadjah secara khusus menyoroti dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan persoalan sampah, penguatan ketahanan energi, dan pemerataan pendidikan.
Salah satu program strategis yang mendapat perhatiannya adalah pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya. Menurutnya, persoalan sampah di Bali membutuhkan penanganan jangka panjang yang terukur serta melibatkan pemerintah dan masyarakat.
“Persoalan sampah bukan hanya urusan pemerintah daerah. Ini menyangkut kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, citra pariwisata, dan masa depan Bali. Karena itu, dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan PSEL merupakan langkah penting yang harus kita kawal bersama,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat diselesaikan sesuai target dengan tetap memenuhi standar lingkungan. Selain pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga hingga pemerintah daerah juga dinilai penting agar penanganan persoalan tersebut berjalan menyeluruh.
“Kita tidak boleh terus-menerus mewariskan persoalan sampah kepada anak cucu kita. Bali harus bersih, sehat, dan tetap lestari. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan persoalan satu partai atau satu kelompok,” tegasnya.
PLTS Gilimanuk Diharapkan Perkuat Ketahanan Energi
Pada sektor energi, De Gadjah turut menyoroti peluncuran program nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak oleh Presiden Prabowo dari Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, pada 25 Agustus 2026.
Program tersebut diawali dengan peluncuran 14 PLTS di enam provinsi, termasuk Bali, dengan total kapasitas 5,3 gigawatt peak.
