PIJARTIMES.COM, BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung lebih berorientasi pada penyelesaian persoalan strategis masyarakat dalam menjalankan program yang dibiayai APBD. Menurutnya, keberhasilan penggunaan anggaran tidak cukup diukur dari tingginya angka realisasi, tetapi juga harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Adi Arnawa setelah memimpin rapat Evaluasi Progres dan Hasil Pengendalian Program/Kegiatan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 untuk periode Januari hingga September 2026. Rapat berlangsung di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Badung, Selasa (20/10), dengan dihadiri Sekretaris Daerah Badung IB Surya Suamba, seluruh kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Badung.
Dalam pemaparan evaluasi, realisasi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPD) pada triwulan III 2026 mencapai 89,23 persen. Meski capaian tersebut dinilai cukup baik dari sisi kuantitatif, Bupati mengingatkan agar perangkat daerah tidak menjadikan angka realisasi sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program.
“Jangan hanya disuguhkan pada angka-angka realisasi seperti sekarang ini, tetapi nyatanya beberapa isu tidak tersentuh. Kita bergerak untuk mengatasi isu, bukan hanya membuat kegiatan yang sekadar mengulang apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” tegas Adi Arnawa.
Ia menekankan, pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan program dan alokasi anggaran menjadi langkah konkret untuk menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Badung.
Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian Pemkab Badung meliputi kemacetan lalu lintas, ketersediaan akses air bersih, penanganan sampah, pengendalian alih fungsi lahan, serta penanganan kriminalitas dan penguatan keamanan daerah. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius untuk mendukung terwujudnya pariwisata berkualitas di Kabupaten Badung.
Adi Arnawa menilai, seluruh jajaran pemerintah daerah perlu memiliki kepekaan terhadap kondisi di lapangan dan memahami persoalan yang membutuhkan penanganan prioritas. Dengan begitu, program yang dirancang tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi benar-benar memberikan solusi.
Ia juga meyakini bahwa penanganan yang optimal terhadap berbagai persoalan mendasar tersebut akan berdampak positif terhadap kualitas daerah dan turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai arah kebijakan, Adi Arnawa menginstruksikan Sekda bersama para Asisten Setda Badung agar melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh. Hasil evaluasi itu nantinya menjadi bahan penting dalam memperbaiki pelaksanaan APBD 2026 sekaligus menyusun perencanaan APBD 2027.
Dengan demikian, penetapan program dan anggaran pada tahun berikutnya diharapkan lebih terarah serta mampu menjawab persoalan yang belum terselesaikan.
