PIJARTIMES.COM, KARANGASEM – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dinilai tidak bisa hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Kesejahteraan petani, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga hingga pemenuhan gizi masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun sistem pangan yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali periode 2026–2031, Made Muliawan Arya alias De Gadjah, saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) IV dan Dirosah Wustho II PW GP Ansor Provinsi Bali di MIN 1 Karangasem, Sabtu (19/9/2026).
De Gadjah mengatakan Indonesia tengah berada pada momentum penting untuk memperkuat kemandirian pangan. Sejumlah kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, menurut dia, mulai memberikan dampak terhadap produksi beras, cadangan pangan, tata kelola pupuk hingga pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Produksi beras nasional pada 2025 tercatat sekitar 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, stok beras pemerintah di Bulog sempat mencapai sekitar 4,2 juta ton pada Juni 2025.
Namun, menurut De Gadjah, peningkatan produksi tersebut harus diikuti dengan pembenahan sistem pangan dari tingkat produksi hingga konsumen.
“Ini bukan sekadar angka. Kalau produksi meningkat dan cadangan pangan kuat, masyarakat memiliki perlindungan yang lebih baik ketika terjadi gejolak harga atau gangguan pasokan. Tetapi pekerjaan kita belum selesai. Ketahanan pangan harus benar-benar terasa sampai ke masyarakat dan petani,” ujar De Gadjah.
Produksi Harus Terhubung dengan Pasar
De Gadjah menilai pembangunan ketahanan pangan membutuhkan ekosistem yang saling terhubung. Petani tidak hanya membutuhkan pupuk dan sarana produksi, tetapi juga kepastian pasar ketika memasuki masa panen.
Menurutnya, persoalan distribusi juga menjadi faktor penting karena rantai pasok yang tidak efisien dapat menyebabkan harga di tingkat petani dan konsumen bergerak terlalu jauh.
“Produksi harus kuat, tetapi distribusi juga harus kuat. Jangan sampai petani sudah bekerja keras dan produksinya bagus, tetapi ketika panen justru kesulitan menjual. Akhirnya petani tidak sejahtera dan konsumen tetap membeli dengan harga mahal,” katanya.
Dalam kerangka tersebut, ia melihat program swasembada pangan, penguatan pupuk, cadangan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengembangan koperasi sebagai bagian dari satu kesatuan ekosistem.
De Gadjah mencontohkan program MBG yang menurutnya memiliki potensi lebih luas dibanding sekadar pemenuhan kebutuhan makanan bagi penerima manfaat. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat menciptakan pasar bagi petani, peternak, nelayan, UMKM maupun koperasi di daerah.
“Kalau kita bicara MBG, jangan hanya melihat piring makanannya. Lihat juga siapa yang memproduksi bahan pangannya, siapa yang memasok, siapa yang mendistribusikan dan siapa yang mendapatkan manfaat ekonominya. Kalau mata rantainya dibangun dengan baik, MBG bisa menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
