MPR Dorong UMKM Naik Kelas

mpr-umkm-pijartimes
Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Ir. H. Tifatul Sembiring, dalam Focus Group Discussion (FGD) di Bekasi pada Selasa (8/9)

PIJARTIMES.COM, BEKASI – Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai menjadi salah satu kunci dalam memperkokoh perekonomian nasional. Selain menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, UMKM juga berperan dalam memperluas pemerataan ekonomi hingga ke berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Ir. H. Tifatul Sembiring, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial: Bagaimana Meningkatkan Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Negara” di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (8/9/2026).

“UMKM ini sebetulnya sangat penting perannya dalam suatu negara. Karena menyerap tenaga kerja paling besar di Indonesia dan membuat pemerataan ekonomi lebih baik ke seluruh pelosok,” ujarnya.

Menurut Tifatul, besarnya peran UMKM dalam perekonomian belum sepenuhnya mendapatkan dukungan yang sebanding. Pelaku usaha masih berhadapan dengan berbagai hambatan, mulai dari akses permodalan dan pembiayaan, tata kelola keuangan, peningkatan mutu produk, hingga kemampuan memperluas pasar ke tingkat internasional.

Ia juga menilai masih terbatasnya hubungan sebagian UMKM dengan sektor perbankan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan pemerintah, kata dia, harus mampu mendorong pelaku usaha berkembang dan naik kelas dengan tetap memperhatikan karakter serta kebutuhan masing-masing UMKM.

“Peran UMKM memang sangat signifikan, tapi peran pemerintah masih minim. Kita ingin ini nanti bisa masuk untuk memperkuat ekonomi,” katanya.

IKLAN
Advertisement

FGD tersebut turut dihadiri sejumlah Anggota Badan Pengkajian MPR RI, yakni Prof. Dr. Darmadi Durianto, H. Kamrussamad, Ph.D., Heri Gunawan, S.E., M.M., M.AP., Ir. H. Sumail Abdullah, H. Muhammad Nur Purnamasidi, S.Sos., M.Si., Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si., Dr. K.H. Maman Imanul Haq, M.M., Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc., serta Hj. Sri Wulan, S.E., M.M.

Forum tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Akademisi Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina Dr. Handi Risza, S.E., M.Sc., Akademisi Ekonomi Universitas Borobudur Dr. Yolanda, S.E., M.E., serta Akademisi Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Dewi Meisari Haryanti, M.Sc.

Baca Juga:  Pemkab Badung Hijaukan Koridor Canggu Lewat Investasi Ekologis

Dorong UMKM Terhubung dengan Industri Besar

Dr. Handi Risza menilai kebijakan penguatan UMKM harus diarahkan bukan sekadar mempertahankan jumlah pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan mendorong mereka berkembang ke skala yang lebih besar.

Ia menyebut UMKM mencakup sekitar 99 persen dari keseluruhan unit usaha di Indonesia dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Namun, mayoritas masih berada pada kategori usaha mikro dan belum memiliki keterhubungan yang kuat dengan industri besar.

“Artinya tidak ada yang naik kelas. Insentif dan juga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak membuat mereka bisa naik kelas,” ujarnya.

Handi melihat kondisi tersebut berkaitan dengan struktur industri nasional yang belum cukup kuat. Menurunnya kontribusi manufaktur terhadap PDB serta masih besarnya ketergantungan pada komoditas berbasis sumber daya alam membuat integrasi antara UMKM dengan perusahaan besar belum berjalan optimal.

Terpopuler