Di sisi lain, pelemahan daya beli masyarakat dan menyusutnya kelompok kelas menengah juga menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan UMKM. Karena itu, kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, membuka akses pembiayaan yang lebih luas, sekaligus memperkuat pasar bagi produk dalam negeri.
Handi mendorong adanya konsolidasi dari sisi hulu hingga hilir serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri besar. Salah satunya melalui kebijakan yang mendorong penggunaan komponen atau produk yang berasal dari UMKM lokal.
Ia juga mengusulkan pembentukan korporasi maupun konsorsium UMKM, skema pembiayaan berbasis kinerja, penguatan KUR produktif, pengembangan sumber pendanaan alternatif, serta perlindungan terhadap pasar domestik.
“Hubungan ini harus bertransformasi dari transaksional jangka pendek menjadi integrasi jangka panjang,” tegasnya.
Daya Beli Jadi Faktor Penting
Sementara itu, Dr. Yolanda menempatkan daya beli masyarakat sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan UMKM.
Ia menjelaskan bahwa penurunan pendapatan masyarakat dapat memicu turunnya konsumsi. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada penjualan UMKM dan industri, yang selanjutnya dapat berujung pada pengurangan produksi hingga pemutusan hubungan kerja. Siklus tersebut pada akhirnya kembali menekan pendapatan dan daya beli masyarakat.
“Daya beli adalah kuncinya, UMKM adalah fondasinya. Kalau daya beli turun, konsumsi rumah tangga turun, penjualan industri menurun, dan efek dominonya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Menurut Yolanda, pemulihan ekonomi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat ketahanan ekonomi domestik, memperluas pembiayaan, mempercepat digitalisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menghubungkan UMKM dengan rantai pasok nasional maupun global.
Ia juga mendorong optimalisasi Koperasi Merah Putih sebagai salah satu instrumen untuk memperpendek jalur distribusi, membantu pemasaran produk petani dan UMKM, serta memperluas akses pembiayaan di tingkat desa.
“Kebijakan UMKM harus berbasis data dan menyentuh kebutuhan pelaku usaha secara langsung, mulai dari legalisasi, sertifikasi, standarisasi produk hingga pendampingan dan akses pasar. Kalau UMKM kuat dan daya beli pulih, maka fondasi pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin kuat,” katanya.
Pendampingan Dinilai Lebih Penting dari Sekadar Subsidi
Narasumber lainnya, Dewi Meisari Haryanti, menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam kebijakan UMKM. Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem pendampingan yang terstruktur dan dilakukan secara berkesinambungan.
Dewi menilai dominasi usaha mikro di Indonesia justru menunjukkan masih adanya persoalan dalam penciptaan lapangan kerja. Karena itu, keberhasilan kebijakan UMKM seharusnya tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah usaha, melainkan dari seberapa banyak usaha mikro mampu berkembang menjadi usaha kecil dan menengah.
“Prestasi itu kalau jumlah UMKM-nya turun, karena mereka bekerja. Usaha mikro sebenarnya adalah potret kegagalan negara menciptakan mesin pencipta kerja. Akhirnya semua orang jualan,” ujarnya.
