PIJARTIMES.COM, BOGOR – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat upaya pengendalian banjir di wilayah Sungai Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu pekerjaan yang tengah dilakukan berupa pembangunan tanggul sepanjang 200 meter dengan pondasi secant pile sedalam 18 meter serta parapet beton sepanjang 200 meter.
Penanganan tersebut menjadi bagian dari skema pengendalian banjir yang lebih luas dan terintegrasi, mencakup kawasan Sungai Cikeas, Sungai Cileungsi hingga Kali Bekasi.
Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU Faliansyah mengatakan pekerjaan yang sedang berlangsung ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir 2026.
“Kami menargetkan seluruh pekerjaan ini rampung pada Desember 2026,” jelas Faliansyah saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Anggota Komisi V DPR RI ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/10).
Menurut Faliansyah, persoalan banjir di Sungai Cikeas tidak cukup ditangani melalui satu proyek atau titik tertentu. Penanganan harus ditempatkan dalam satu sistem pengendalian banjir yang terhubung dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi Hulu.
Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi memiliki posisi yang berdekatan sebelum akhirnya bermuara dan bertemu di Kali Bekasi yang memiliki panjang sekitar 22 kilometer.
Karena itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan, termasuk normalisasi sungai dan pembangunan delapan unit kolam retensi. Keseluruhan program tersebut ditargetkan dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2033.
“Sedang disiapkan dokumen KAK dan RAB serta penandatanganan Loan Agreement nya pada Desember 2026,” terang Faliansyah.
Sementara itu, Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Ahmad Viktor Samodra menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar program pengendalian banjir dapat berjalan efektif.
Menurutnya, sinergi antara Komisi V DPR RI sebagai mitra bidang infrastruktur, Kementerian PU, serta Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor penting, terutama terkait penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
“Estimasi kebutuhan biaya pembebasan tanah untuk pembangunan delapan kolam retensi dan pengendalian banjir Sungai Cikeas dan Cileungsi cukup besar. Untuk itu, kami mohon dukungan Komisi V DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Bogor karena memeberi manfaat besar bagi masyarakat,” jelas Viktor.
Dorongan agar pemerintah daerah terlibat lebih aktif disampaikan Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Roberth Rouw.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan dukungan maksimal, khususnya dalam proses penyiapan hingga pembebasan lahan yang menjadi kebutuhan utama pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
“Kami sudah meninjau langsung pekerjaan penanganan banjir Sungai Cikeas yang dilakukan Kementerian PU akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mendukung proses pembangunan, khususnya dalam penyiapan lahan,” tegas Roberth.
