PIJARTIMES.COM, DENPASAR – Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Bali mendorong perubahan arah pembangunan pariwisata dari pendekatan yang berorientasi pada industri dan jumlah kunjungan menuju ekosistem pariwisata berkualitas yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, serta kesejahteraan masyarakat lokal.
Ketua PD KMHDI Bali, Pitriyou, mengatakan refleksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui agenda Asta Cita menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan pariwisata nasional, khususnya di Bali.
Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Refleksi 2 Tahun Asta Cita: Menggali Visi Pariwisata Berkelanjutan dan Berbasis Budaya” yang berlangsung di Kayman Resto Bali, Minggu (25/10/2026).
Menurut Pitriyou, Bali memiliki karakteristik yang membedakannya dari destinasi lain. Kebudayaan di Pulau Dewata tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan, tetapi juga melekat dalam identitas, sistem nilai, serta kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Bali, khususnya memiliki karakteristik yang berbeda dari daerah lain karena kebudayaan tidak sekadar menjadi daya tarik wisata, tetapi juga merupakan bagian dari identitas, sistem nilai, dan kehidupan masyarakat,” terang Riyo.
Atas dasar itu, ia menilai pembangunan pariwisata Bali harus menempatkan kebudayaan sebagai fondasi utama, keberlanjutan sebagai prinsip penyelenggaraan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan.
Pitriyou menambahkan, konsep pariwisata berkualitas tidak cukup diukur melalui indikator kuantitatif, seperti jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, nilai investasi, maupun penerimaan ekonomi. Meski tetap diperlukan, indikator tersebut belum sepenuhnya menggambarkan sejauh mana masyarakat lokal memperoleh manfaat dari pertumbuhan sektor pariwisata.
Dalam evaluasi dua tahun Asta Cita, menurutnya, perlu dilihat pula dampak pembangunan terhadap ketersediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan kemampuan usaha masyarakat, pemerataan pendapatan, serta kelestarian lingkungan dan praktik kebudayaan.
Pertumbuhan kunjungan wisatawan dan aktivitas bisnis pariwisata tidak serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam rantai ekonomi pariwisata perlu diperkuat.
Petani, seniman, pengrajin, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta pengusaha lokal dinilai perlu mendapatkan ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dan mengembangkan usahanya.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kemitraan dengan industri pariwisata, peningkatan mutu produk lokal, perluasan akses pembiayaan, pendampingan pemasaran, serta pembukaan akses pasar yang lebih luas.
“Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima dampak pembangunan atau tenaga kerja di sektor pariwisata, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha dan memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan,” terangnya.
