“Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” paparnya.
Selama proses pemulihan berlangsung, Puan turut meminta pemerintah memastikan kebutuhan BBM untuk pelayanan darurat dan aktivitas penting masyarakat tetap terpenuhi melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.
“Penanganan harus memperhitungkan kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi kebutuhan pokok sesuai jenis BBM yang digunakan,” ungkap Puan.
Ia menambahkan, pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan Pertamina diperlukan agar penanganan di setiap wilayah berjalan efektif. Informasi mengenai lokasi yang masih mengalami kendala, pihak yang bertanggung jawab, serta perkiraan waktu pemulihan perlu menjadi perhatian bersama.
“Pemerintah dan Pertamina perlu mengetahui lokasi yang masih terkendala, pihak yang menanganinya, dan kapan pelayanan diperkirakan membaik,” tegas cucu Bung Karno tersebut.
Lebih jauh, Puan mengingatkan bahwa ketersediaan BBM memiliki peran penting bagi Bali, terutama karena sektor pariwisata dan industri ekonomi kreatif menjadi penopang aktivitas perekonomian daerah.
“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi Nasional,” ucap Puan.
Untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara menyeluruh, DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM di Bali. Pengawasan tersebut mencakup kebutuhan cadangan operasional dan alternatif jalur pengiriman apabila terjadi perubahan jadwal distribusi.
“Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” pungkasnya.
Puan berharap langkah penambahan pasokan, pembenahan distribusi, dan evaluasi berkala dapat segera memulihkan pelayanan SPBU di Bali sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi antrean panjang untuk memperoleh BBM.
