PIJARTIMES.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menggelar psikotes terhadap 40 pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Psikotes tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran profil karakter dan kompetensi pejabat secara lebih utuh, tidak hanya berdasarkan portofolio.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai IV, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar, Selasa (20/10/2026).
Koster menegaskan, psikotes tersebut bukan untuk mencari kesalahan pejabat, melainkan menjadi salah satu instrumen untuk memetakan karakteristik personal dan mendukung penempatan pejabat sesuai kompetensi serta kemampuan kepemimpinannya.
“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat eselon II,” ujar Koster.
Menurut Koster, penilaian melalui mekanisme manajemen talenta selama ini dinilai masih memiliki bias dan belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi di lapangan. Ia mengaku belum pernah bertemu langsung dengan seluruh pejabat yang menduduki jabatan eselon II, III, dan IV sebelum proses pengisian jabatan dilakukan.
Akibatnya, penilaian untuk promosi jabatan selama ini lebih banyak mengacu pada portofolio yang dinilai belum tentu menggambarkan kompetensi seseorang secara menyeluruh.
“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.
Koster menilai pejabat eselon II memiliki peran strategis dalam menerjemahkan dan menjalankan program pemerintah. Sebagai pimpinan perangkat daerah, mereka menjadi perpanjangan tangan gubernur dalam mengoperasionalkan kebijakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia juga menyoroti pengaruh karakter personal terhadap perilaku dan lingkungan kerja. Menurut Koster, karakter seseorang dapat memberikan dampak positif maupun negatif, bergantung pada kecenderungan yang lebih dominan. Hal tersebut pada akhirnya turut memengaruhi kinerja individu dan ekosistem kerja di lingkungan pemerintahan.
Meski demikian, Koster memastikan hasil psikotes akan dijaga kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan psikotes bukan berarti pejabat yang mengikutinya akan langsung dicopot dari jabatan.
“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini eselon II,” jelasnya.
Lebih lanjut, Koster meminta seluruh pejabat meningkatkan kinerja dengan menjalankan program sesuai matriks yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ia menekankan pentingnya pola kerja yang sistematis, responsivitas, dan ketepatan dalam melaksanakan kebijakan.
