PIJARTIMES.COM, DENPASAR –Cipayung Plus yang terdiri dari KMHDI, PMII, HMI, GMKI, PMKRI, dan IMM menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Sales Area Manager (SAM) Retail Bali PT Pertamina Patra Niaga, Jumat (16/10/2026).
Massa aksi mulai bergerak dari titik kumpul di depan Pura Jagatnatha Denpasar sekitar pukul 15.00 WITA menuju titik orasi. Setibanya di lokasi, massa sempat ditahan oleh petugas keamanan di luar gerbang.
Namun, dorongan kuat massa aksi berhasil menembus barikade hingga memadati halaman Kantor Sales AM Retail Bali PT Pertamina Patra Niaga.
Dalam aksinya, Cipayung Plus Bali menuntut Pimpinan SAM Retail Bali PT Pertamina Patra Niaga, Alam Kanda Winali, untuk keluar menemui mahasiswa dan berdialog secara terbuka terkait krisis pasokan BBM yang telah melumpuhkan Bali selama hampir sepekan.
Koordinator Lapangan, Angger Bayu Pamungkas, dalam orasinya menegaskan bahwa krisis BBM di Pulau Dewata hari ini merupakan dampak nyata dari kelalaian manajemen Pertamina.
“Krisis BBM di Bali hari ini disebabkan oleh kebobrokan Pertamina yang tidak becus dalam menjalankan tugas,” tegas Angger menggema.
Aksi ini menjadi bentuk desakan keras mahasiswa agar pemerintah daerah dan Pertamina memberikan penjelasan transparan mengenai kondisi riil pasokan BBM. Kepastian distribusi dinilai sangat vital mengingat ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan mobilitas warga serta keberlangsungan denyut ekonomi Bali.
Dalam aksi tersebut, Cipayung Plus Bali menyodorkan tiga tuntutan utama kepada manajemen Pertamina:
1. Meminta Pertamina menyampaikan secara terbuka kepada publik mengenai penyebab gangguan distribusi serta menetapkan jadwal pasti normalisasi pasokan BBM di Bali.
2. Meminta transparansi hasil audit penyebab kelangkaan BBM periode Oktober 2026, mempublikasikan ketersediaan stok BBM secara berkala, serta mendorong percepatan distribusi ke tiap-tiap SPBU.
3. Mendorong Pertamina menyusun serta menerapkan langkah mitigasi risiko yang konkret agar krisis kelangkaan BBM tidak kembali terulang di masa mendatang.
Tiga tuntutan tersebut menyoroti krusialnya kepastian informasi, transparansi rantai pasok, dan langkah antisipatif dalam penanganan energi daerah. Warga Bali membutuhkan jawaban pasti, bukan alibi atau ketidakpastian yang kian berlarut-larut.
