Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa survei di sejumlah wilayah Yahukimo belum dapat dilaksanakan karena kendala keamanan. Ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi salah satu faktor yang membatasi akses petugas untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Keterbatasan survei tersebut turut menjadi tantangan dalam memetakan kebutuhan dan menentukan penanganan infrastruktur secara tepat. Karena itu, pembangunan konektivitas di Papua Pegunungan memerlukan koordinasi antarpihak dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta situasi keamanan setempat.
Komisi V DPR RI mendorong agar berbagai persoalan jalan dan jembatan di Papua Pegunungan mendapat perhatian menyeluruh. Percepatan pembangunan diharapkan dapat memperluas akses masyarakat, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
