PIJARTIMES.COM, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar mengajukan perubahan anggaran dengan kenaikan pendapatan dan belanja yang cukup signifikan. Dalam Sidang Paripurna ke-15 DPRD Kota Denpasar, Kamis (10/9/2026), Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memaparkan Rancangan Perubahan APBD 2026 sekaligus Rancangan APBD 2027.
Sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Denpasar tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede dan diikuti 37 anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Jaya Negara menjelaskan, kedua rancangan anggaran disusun berdasarkan hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 pada 12 Agustus 2026 serta KUA-PPAS 2027 pada 28 Juli 2026.
Penyusunan anggaran juga mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 dan Nomor 17 Tahun 2026.
“Penyusunan ini sudah memperhatikan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, baik menyangkut pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah,” ujar Jaya Negara.
Pendapatan Naik, Belanja Ikut Membesar
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah Kota Denpasar ditargetkan meningkat Rp179,83 miliar sehingga menjadi Rp3,26 triliun lebih.
Kenaikan terutama bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah Rp178,73 miliar menjadi Rp2,22 triliun lebih.
Namun, peningkatan pendapatan tersebut berjalan bersamaan dengan kenaikan Belanja Daerah yang mencapai Rp262,40 miliar. Dengan perubahan tersebut, total belanja dirancang menjadi Rp3,90 triliun lebih.
Kondisi itu membuat ruang fiskal Denpasar tetap menghadapi tekanan. Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, defisit Perubahan APBD 2026 mencapai Rp644,73 miliar lebih.
“Dari perhitungan tersebut, dapat disebutkan defisit Perubahan APBD 2026 tercatat Rp644,73 miliar lebih. Defisit akan ditutup melalui Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA Tahun 2025,” ujar Jaya Negara.
APBD 2027 Kembali Defisit
Sementara untuk Rancangan APBD 2027, Pemerintah Kota Denpasar menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp2,89 triliun lebih. Di sisi lain, Belanja Daerah dirancang mencapai Rp3,35 triliun lebih.
Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 diproyeksikan mengalami defisit Rp459,63 miliar lebih yang akan ditutup melalui Pembiayaan Daerah.
Jaya Negara mengatakan penyusunan belanja pada 2027 diarahkan tidak sekadar mengejar besaran penyerapan anggaran. Pemerintah Kota Denpasar menekankan pendekatan berbasis kinerja dengan orientasi pada hasil.
“Belanja Tahun 2027 kami susun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran,” kata Jaya Negara.
Pemaparan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan bersama DPRD Kota Denpasar. Pemerintah daerah membuka ruang terhadap masukan maupun koreksi dari legislatif sebelum rancangan anggaran ditetapkan.
Jaya Negara berharap pembahasan kedua rancangan anggaran tersebut dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang mampu menopang keberlanjutan pembangunan Kota Denpasar.
